artikel deduktif 2

Jakarta -  Konflik yang terjadi hingga diambil langkah pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dinilai telah menciderai pecinta olahraga sepakbola nasional. Sejumlah kalangan mendesak agar Menpora mencabut keputusannya tersebut, karena telah merugikan banyak pihak.

"Ini keputusan Menpora blunder, keputusannya harus dicabut," ujar Manajer Persatuan Sepakbola (PS) Patriot Medan, Fityan Hamdy, di sela-sela acara MPR RI, di Medan, Minggu (20/5).

Menurutnya, keputusan sepihak Menpora itu dapat menciptakan pengangguran hingga ribuan orang, yang selama ini aktif di dunia sepakbola. Menurutnya, terdapat 782 klub sepakbola di seluruh Indonesia, dengan rata-rata memiliki 30 pemain. Sehingga dapat dikalkulasi pengangguran atas pembekuan PSSI berimbas pada setidaknya 23.4360 orang pengangguran. Adapun pelatih yang akan bernasib sama sebanyak 2.346 orang

"Pelatih ada 3 orang perklub. Dari 782 klub bisa ada pengangguran sebanyak 2.346 orang. Ditotal dengan semua pemain dan staf lain, bisa jadi 25.806 orang bakal jadi pengangguran. Ini kan tidak kita inginkan," katanya.

Untuk di Sumatera Utara saja, kata Fityan, dikhawatirkan sebanyak 1.920 orang akan menganggur, dimana ada 64 klub sepakbola di wilayah itu. Pihaknya mengharapkan Menpora dapat duduk bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menemukan jalan keluar atas konflik di tubuh PSSI.

Koordinator Suporter Persatuan Sepak Bola Medan dan Sekitarnya (PSMS) Medan, Bonar Hasibuan, mengaku keputusan Menpora mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan suporter di seluruh Indonesia. Sehingga pihaknya menilai keputusan Menpora bentuk arogansi sepihak.

"Menurut saya kebijakan Menpora terlalu arogan dan banyak mengecewakan insan sepakbola terutama suporter," ujar Bonar.

Mantan pemain bola asal Sumut H.Nobon Kayamuddin mengharap PSSI dapat keluar dari konflik dan berjalan dengan baik. Dia mengimbau agar sejumlah pihak dapat menahan diri dan menunggu keputusan pihak Menpora.

"Saya berharap PSSI lebih baik. Kita tunggu saja tanggal 12 Mei 2015 apa pun itu keputusannya. Ini baru pertama kali sebelumnya kan belum ada pembekuan PSSI," tutur Nobon.

Artikel Deduktif

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ambil pusing jika sejumlah partai batal mendukungnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa disebut Ahok akan mendukungnya. Namun, ternyata PKB urung memberikan dukungan kepada Ahok agar maju dalam pencalonan.

"Ya enggak apa-apa. Kan aku memang gak ngarep (berharap) dia dukung juga kok. Kami ngarepnya sama Teman Ahok kok," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota, Senin, 28 Maret 2016.

PKB sebelumnya masih menimbang untuk mendukung Ahok melalui survei dan koordinasi dengan partai lain. Namun, pada akhirnya PKB menyatakan tidak akan memberikan dukungan kepada Ahok pada Pilkada DKI. Alasannya, PKB tidak mendukung lantaran Ahok telah memilih jalur independen.

Pada awal Maret lalu, Ahok memilih jalur independen untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok mengandalkan relawannya, yaitu Teman Ahok untuk menggalang dukungan dengan mengumpulkan KTP minimal 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 532.210 pemilih. Berdasarkan situs temanahok.com, jumlah KTP yang terkumpul hingga hari ini adalah 322.172. "Saya lihat bagus di tivi sdah 300 ribu," kata Ahok.

Sementara itu, Ahok masih membuka pintu bagi partai lain yang mendukungnya dengan tanpa syarat. Tak lama berselang, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok. Ketua Umum Surya Paloh sempat menghadiahi Ahok sebuah rompi bertuliskan "Teman Ahok" dengan lambang partai Nasdem pada huruf "O".

Kemudian, belum lama ini partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga mengambil jalan serupa. KetuA DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji mendeklarasikan dukungannya terhadap Ahok. Keputusan tersebut berimbas pada mundurnya Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Hanura Rachmat H.S. dan Wakil Ketua Bidang Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawarin karena tidak sejalan dengan partai.